Aminullah: Kita Harus Akhiri Ketergantungan Pada APBK Untuk Bangkitkan Sektor Ekonomi   Administrator         22 Maret 2018         09:40:18         93x

DSC_5506

Banda Aceh - Rabu (21/3/2018), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banda Aceh 2019 resmi dimulai. Mengusung tema "Wujudkan Strategi Pembangunan Secara Lebih Terarah, Terpadu, serta Bersinergi Antar Sektor", acara yang berlangsung di aula balai kota ini dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.

Dalam sambutannya, Aminullah menyebutkan pembangunan Banda Aceh dan Aceh pada umumnya masih sangat tergantung pada APBK, APBA, dan APBN. “Tapi kota-kota lain misalnya Bandung sudah tak terlalu memikirkannya, mereka fokus pada pengembangan sektor ekonomi riil maupun non riil seperti perdagangan.”

“Penguatan ekonomi Banda Aceh dapat kita lakukan melalui bidang perdagangan, ekonomi kreatif, kelautan, dan pariwisata. Jika sektor-sektor ini digarap dengan optimal maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan begitu, kita berharap pelan-pelan dapat keluar dari ketergantungan APBK, dan memang pada akhirnya harus kita akhiri ketergantungannya termasuk dari APBA dan APBN.”

Wali kota juga mengungkapkan keyakinannya jika Banda Aceh fokus mengembangkan sektor pariwisata maka akan dapat mempercepat pembangunan ekonomi. “Ini juga merupakan ‘jalur cepat’ untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran yang masih ada di kota kita.”

“Semua daerah di Indonesia saat ini sedang menggalakkan sektor pariwisatanya. Dengan sendirinya APBK juga akan bertambah melalui peningkatan PAD. Mari kita bahu-membahu untuk memajukan sektor wisata di Banda Aceh, namun tetap dalam bingkai syariah pastinya,” ajak wali kota.

Di hadapan para stakeholder kota yang hadir, ia turut menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan hadir sebuah Mal Pelayanan Publik di Banda Aceh. “Kami sudah teken komitmennya dengan Menpan RB, dan Banda Aceh telah ditetapkan sebagai pilot project bersama 14 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.” 

“Untuk lokasi Mal Pelayanan Publik ini, kita akan manfaatkan gedung Pasar Aceh di Jalan Diponegoro. Dengan beragam pelayanan publik terpadu yang kita pusatkan di sana, tentu akan ikut mendongkrak aktivitas ekonomi di pasar kebanggaan rakyat Aceh tersebut,” ungkapnya. 

Menutup sambutannya, wali kota mengingatkan agar Musrenbang yang akan dibahas secara lintas sektoral dan melibatkan segenap elemen kota ini dapat sejalan dengan visi misi pemerintahannya dengan tiga pilar utamanya (agama, ekonomi, pendidikan), dan juga RPJMD Banda Aceh. “Pilih dan prioritaskan program yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat untuk memajukan kota kita tercinta ini,” pungkasnya.  

Sementara itu, Kepala Bappeda Banda Aceh Gusmeri menyebutkan tujuan pelaksanaan Musrenbang ini adalah untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.

“Selanjutnya mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang Kecamatan, sekaligus mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD,” 

Tujuan yang tak kalah penting, sambungnya, untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan awal RKPK yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD dan informasi mengenai kegiatan nantinya.

Peserta Musrenbang Banda Aceh 2019, sambungnya lagi, diikuti lebih kurang 250 orang yang terdiri dari unsur Ketua/Anggota DPRK Banda Aceh, para kepala SKPK, Camat beserta para Keuchik, pimpinan Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Profesi, Orsos, Ormas serta Perwakilan Dunia Usaha serta stakeholder lainnya. (Jun)

KEPALA DINAS

kadisPuji syukur kehadirat Allah S.W.T dengan rahmat dan hidayah nya Official Web Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat diselesaikan. Official Web ini dibuat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Perhubungan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. I4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik  terhadap segala penyelenggaraan badan publik.

Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan, Official Web Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh kiranya diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan masyarakat yang informatif.

Drs. Muzakkir Tulot, M.Si

CALL CENTER