Pembayaran Nontunai Segera Diterapkan, Dimulai dari Pelabuhan Ulee Lheue   Administrator         05 September 2019         08:50:42         35x

20190829_143708

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan akan segera menerapkan transasi elektronifikasi sistem pembayaran nontunai. Sistem itu akan dimulai di kawasan Pelabuhan Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Oktober 2019. Penerapan itu dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) serta mendukung Kota Banda Aceh smart city.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Banda Aceh, Drs Muzakkir Tulot MSi mengatakan, kawasan Pelabuhan Ulee Lheue menjadi  pilot project dalam penerapan tersebut. Percontohan elektronifikasi transaksi  nontunai di Kota Banda Aceh pertama yang akan diberlakukan awal Oktober 2019.

"Kami akan mulai menerapkannya awal Oktober 2019. Tapi, dari mulai penerapan di awal Oktober 2019 itu, selama tiga bulan, kita tetap akan menyosialisasikan, karena masa transisi dari pembayaran tunai yang dilakukan selama ini, menjadi non tunai," kata Muzakkir kepada Serambi, Kamis (29/8).

Efektifnya penerapan transaksi elektronifikasi sistem pembayaran nontunai di Pelabuhan Ulee Lheue itu akan  maksimal diterapkan mulai awal Desember 2019.

Menurut Muzakkir, tujuan elektronifikasi transaksi nontunai, agar masyarakat mampu mengikuti dan memanfaatkan perubahan zaman serta perkembangan teknologi dan era digital seperti saat ini. Penerapan itu juga untuk merealisasikan salah satu poin dalam MoU antara Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dengan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh.

Untuk saat ini sedang proses persiapan pemasangan alat dan integrasi system payment gateway, dimana pada akhir tahun ini, elektronifikasi  transaksi nontunai  di Pelabuhan Ulee Lheue akan diterapkan pada penerimaan retribusi jasa tanda masuk pelabuhan.

Lalu penitipan kendaraan di hanggar pelabuhan dan jasa penggunaan dermaga di Pelabuhan Ulee Lheue. "Ke depan di harapkan pembayaran tiket kapal ke Sabang dan Pulo Aceh serta semua transaksi di kawasan pelabuhan termasuk kantin juga non tunai. Pihak perhubungan dalam waktu dekat juga akan melakukan koordinasi dan sosialisasi lebih lanjut dengan pihak operator kapal dan stakeholder lain yang ada di Pelabuhan Ulee Lheue," sebut Muzakkir didampingi Kabid Lalu Lintas dan Angkutan (LLA) M Zubir SSiT MSi.

Di dalam implementasi transaksi nontunai akan menggunakan uang elektronik dari perbankan seperti brizzi dari BRI, tapcash dari BNI, e-money dari Bank Mandiri,  flazz dari BCA dan produk bank lainnya serta juga dapat menggunakan dompet digital yang berbasis QR code. "Bagi masyarakat untuk segera memiliki uang elektronik demi kemudahan bertransaksi di Pelabuhan Ulee Lheue. Waktu penerapan di lapangan, semua transaksi penerimaan retribusi wajibkan gunakan  nontunai. Jika masyarakat yang ke pelabuhan  tidak memiliki kartu uang elektronik, maka dapat membeli kartu uang elektronik  atau top up saldo di counter pelayanan penerapan nontunai di Pelabuhan Ulee Lheue," pungkasnya.

Kadishub Kota Banda Aceh, Muzakkir Tulot menambahkan, hal yang paling penting penerapan sistem itu untuk mencegah pungutan liar (pungli) dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan retribusi, dimana tidak ada lagi pembayaran  retribusi  menggunakan uang kontan , tetapi semua pembayaran dan transaksi secara nontunai yang akan menggunakan uang elektronik dan dompet digital.

"Sistem elektronifikasi ini akan ada transparansi dan kemudahan pengawasan penerimaan retribusi, sehingga setiap terjadinya transaksi penerimaan akan diketahui secara realtime dan juga untuk kemudahan pelaporan realisasi penerimaan retribusi kepada pimpinan," demikian Muzakkir.(mir)

KEPALA DINAS

kadisPuji syukur kehadirat Allah S.W.T dengan rahmat dan hidayah nya Official Web Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat diselesaikan. Official Web ini dibuat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Perhubungan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. I4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik  terhadap segala penyelenggaraan badan publik.

Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan, Official Web Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh kiranya diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan masyarakat yang informatif.

Drs. Muzakkir Tulot, M.Si