Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan resmi melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pilot Project Electronifikasi E- Retribusi kawasan Pelabuhan Ulee Lheue dengan Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, BNI Syariah, dan Bank Aceh Syariah di Auditorium Kantor Perwakilan BI Aceh, jumat, 18/10/2019.
Dalam rangka mendukung Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Smart City secara menyeluruh, termasuk system pembayaran, Bank Indonesia mendorong penggunaan instrument pembayaran non tunai dalam transaksi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh in-line dengan pengurangan biaya pengelolaan uang rupiah.
Kepala Bank Indonesia (BI) Aceh, Zainal Arifin Lubis dalam sambutannya menyebutkan bahwa Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pilot Project Electronifikasi E- Retribusi kawasan Pelabuhan Ulee Lheue dengan Perbankan uang elektronik merupakan suatu momentum yang bermakna dan penting dan tentu ini merupakan proses yang panjang.
Bank Indonesia bersama Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan pertemuan pembahasan rencana implementasi elektronifikasi parkir pelabuhan Ulee Lheue sejak februari 2019. Kemudian diperkuat dengan komitmen langsung Walikota Banda Aceh pada pertemuan high level meeting tanggal 8 agustus 2019 sampai dengan pertemuan teknis pada tanggal 11 oktober 2019 sehingga penandatanganan perjanjian Kerjasama dapat terlaksana pada hari ini.
“Salah satu tujuan dari Bank Indonesia mendorong penggunaan instrument pembayaran non tunai adalah untuk meningkatkan inklusivitas keuangan. Oleh karena itu, pada prinsipnya Bank Indonesia berharap bahwa nantinya implementasi elektronifikasi tersebut dapat menerima seluruh instrument pembayaran non tunai dari berbagai issuer.” Ungkap Zainal Arifin Lubis.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman melalui Asisten II, Bachtiar S. Sos mengatakan melalui momentum yang baik ini, Pemkot Banda Aceh sangat menyambut baik dan berkomitmen untuk terus mendukung penuh ekosistem elektronifikasi yang berkelanjutan, guna meningkatkan PAD serta sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan transparansi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
“Guna menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Pemkot Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan akan menerapkan system elektronifikasi dalam penerimaan retribusi. Tahap awal elektronifikasi ini akan diterapkan pada penerimaan retribusi Jasa tanda masuk pelabuhan, jasa penitipan kendaraan di hanggar parkir dan jasa timbangan kendaraan di Pelabuhan Ulee Lheue sebagai Pilot Project.” Sebutnya.
Infrastruktur Payment Gateway yang telah disiapkan untuk mendukung system elektronifikasi pembayaran secara non tunai di Pelabuhan Ulee Lheue meliputi Gate Pass System di pintu masuk kendaraan roda dua dan roda empat.sistem Payment Gateaway yang terpasang hanya bias berlaku untuk satu jenis produk kartu member Dishub (Kartu Gemilang). Sedangkan untuk bias berlaku ke semua produk kartu uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan, dibutuhkan system integrasi payment gateway yang diterbitkan oleh penyedia yang telah memiliki ISO dan izin dari Bank Indonesia.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan, Muzakkir Tulot mengungkapkan tujuan elektronifikasi transaksi nontunai, agar masyarakat mampu mengikuti dan memanfaatkan perubahan zaman serta perkembangan teknologi dan era digital seperti saat ini.
“Penerapan itu juga untuk merealisasikan salah satu poin dalam MoU antara Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dengan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh.” direncanakan ujicoba (soft launching) pembayaran dengan menggunakan uang elektronik pada akhir oktober dan Grand launching direncanakan pada desember 2019. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memiliki uang elektronik yg dikeluarkan perbankan untuk kemudahan bertransaksi di Pelabuhan Ulee lheue, Sebut Muzakkir. (sab)
Puji syukur kehadirat Allah S.W.T dengan rahmat dan hidayah nya Official Web Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat diselesaikan. Official Web ini dibuat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Perhubungan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. I4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap segala penyelenggaraan badan publik.
Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan, Official Web Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh kiranya diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan masyarakat yang informatif.
Bukhari Sufi, S.Sos, M.Si
